Jakarta – Bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, aturan insentif pajak telak direvisi oleh pemerintah. Revisi ini memberikan kepastian bagi para investor di 17 sektor industri dalam mendapatkan insentif pajak berupa tax holiday. Dalam revisi tersebut, terdapat sejumlah perbedaan antara aturan yang lama dengan aturan yang baru. Ujar Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan. Pertama,

  Jakarta – Pemerintah terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan dan mendorong dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), yakni dengan cara Percepatan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dengan kebijakan percepatan restitusi dilakukan akan memperluas kriteria wajib pajak yang memiliki hak ataupun berhak mendapatkan pengembalian pajak. Direktur Jendral (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan

JAKARTA – Terkait dengan tax holiday, PMK baru akan terbit dalam waktu kedepan. Dengan begitu, perusahaan penerima insentif tersebut bersiap dapat dibebaskan pajak penghasilan (PPh) sebesar 100%. Pemerintah mengaku tidak khawatir akan kehilangan penerimaan pajak karena beleid ini. Menurut Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu), setelah investasi berjalan maka tambahan pajak dapat diperoleh. Dalam hal

Untuk meningkatkan kinerja terkait pajak, Kementrian Keuangan menyiapkan tiga kebijakan baru. Kebijakan baru ini diterapkan untuk meningkatkan wajib pajak serta kemudahan berusaha dan upaya untuk menggairahkan perekonomian nasional. Tiga kebijakan yang diterapkan ialah percepatan restitusi, pemeriksaan bersama atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta pembebasan PPN bagi perwakilan asing. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu)

Kebijakan baru terakit pemberlakukan kewajiban mencantumkan NIK (Nomor Induk Penduduk) dalam faktur pajak (e-faktur) bagi pembeli orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP ditunda. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Nomor PER-31/PJ/2107 terkait pencantuman NIK seharusnya diberlakukan mulai 1 April 2017. Penundaan yang terjadi dikarenakan mempertimbangkan perlunya untuk mempersiapkan infrastruktur dan memperharikan kesiapan atas Pengusaha

Jakarta, – Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Kerap menyulitkan sebagian besar wajib pajak. Terlebih banyaknya klasifikasi kode harta yang harus dicantumkan oleh wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan PPh OP. Untuk memahami lebih terperinci, tim DDTCNews menjabarkan 6 kategori pengklasifikasian kode harta tersebut. Masing – masing kategori memiliki beberapa jenis dan

Bagi wajib wajak yang telah ikut program Tax Amnesty, ada 2 kewajiban tambahan yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari keikut sertaan  dari program tersebut : Harta Repatriasi, yaitu realisasi  pengalihan dan investasi harta kewilayah NKRI Harta Deklarasi Dalam negeri, yaitu penempatan harta tambahan yang berada di NKRI informasi lebih lanjut mengenai Laporan Pasca Amnesti Pajak,

JAKARTA – Ditjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) menyampaikan imbauan terkait dengan periode pelaporan SPT Pajak Penghasilan. Ditjen Pajak mengingatkan bagi pemberi kerja agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, mengisi, dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2017 termasuk didalamya formulir 1721-I secara benar dan tepat waktu. Bukti pemotongan 1721 A1/A2 adalah dasar

Jakarta,- DIREKTORAT Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menonaktifkan (suspend) sertifikat elektronik dari 1.049 wajib pajak (WP) yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak (FP) tidak sah. Penetapan status itu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Pajak No PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak tidak Sah oleh Wajib Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jakarta,- PEMERINTAH sudah lama memberikan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday. Namun seiring berjalannya waktu, investor semakin kurang tertarik dengan fasilitas keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah. Menyikapi persoalan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengkaji dan mencermati kembali kekurangan dari instrumen fasilitas keringanan pajak tersebut. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus